Rangkuman Materi Diklat Implementasi Kurikulium 2013

Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 telah selesai dilaksanakan, pemahaman masing-masing instruktur nasional, guru inti, kepala sekolah dan guru sasaran tidak semuanya sama. Beberapa persepsi yang berbeda mengalir di sekolah masing-masing. Kondisi ini sedikit banyak menimbulkan beberapa pertanyaan yang tidak bertepi dan dapat menjadi resistansi berkelanjutan terhadap implementasi Kurikulum 2013. Dalam kesempatan ini saya mencoba membuat resume atas beberapa pertanyaan yang berkembang selama ini, dimana saya mulai dengan memberikan gambaran konsep inti Kurikulum 2013 diantaranya :

DOWNLOAD BUKU PEGANGAN GURU DAN SISWA KURIKULUM 2013

Salah satu kendala dalam pelaksanaan kurikulum 2013 tentang sosialisasi terhadap guru dan sekolah, juga mengenai distribusi buku pegangan baik guru maupun siswa. Hal inilah yang menjadi pertimbangan dari pihak kementrian pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2013 ini belum semua sekolah melaksanakan kurikulum baru tersebut dan hanya ada 6.410 sekolah, jauh lebih sedikit dari yang direncanakan yaitu sebanyak 32.295 sekolah. Dalam kesempatan ini saya bermaksud untuk membantu ke sekolah-sekolah yang kesulitan mengakses atau tidak mendapatkan buku-buku baik buku pegangan guru maupun siswa dan dapat mendownloadnya di sini. Karena dalam pelaksanaannya saya berkeyakinan ada sekolah-sekolah yang tetap mencoba melaksanakan kurikulum 2013 ini walaupun bukan merupakan sekolah sasaran. Pada sekolah semacam inilah yang perlu mendapat dukungan dari kita semua untuk bisa mendapatkan akses buku-buku yang diperlukan dan juga tentu saja pelatihan untuk para gurunya.

Mendikbud: Silakan KPK Mengawasi, Kami Sangat Senang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tak keberatan jika ada permintaan dari masyarakat agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengawasi penggunaan anggaran Kurikulum 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, mengatakan bahwa permintaan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada KPK ini dinilai baik.

Menurut Nuh, permintaan tersebut sesuai dengan semangat pihak kementerian yang ingin menjalankan program kerja secara bersih tanpa ada embel-embel korupsi. Memang sudah sewajarnya, lanjutnya, penyelenggaraan kurikulum baru diawasi oleh berbagai pihak yang peduli pada perkembangan pendidikan di Indonesia.

"Mengenai anggaran kurikulum yang minta diawasi oleh KPK, silakan saja. Kami sangat senang dan saya sangat berterima kasih," kata Nuh di Kantor Kemdikbud, Jakarta, Jumat (22/3/2013).

Ia mengungkapkan bahwa pengawasan ini dinilai perlu agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan dalam mempersiapkan kurikulum baru. Ia menganggap permintaan ini merupakan hal yang wajar mengingat anggaran yang dialokasikan untuk persiapan hingga pelaksanaan kurikulum terbilang cukup besar yaitu sekitar Rp. 2,49 triliun.

"Kami tidak ingin ada penyimpangan. Untuk itu, kami undang untuk sama-sama mengamankan ini karena niatnya dari awal bukan untuk korupsi," ungkap Nuh.

Seperti diketahui, ICW bersama dengan Koalisi Tolak Kurikulum 2013 meminta KPK untuk memantau pengelolaan anggaran kurikulum baru yang berjumlah Rp 2,49 triliun tersebut. Pasalnya, dari total anggaran tersebut sebagian besar akan digunakan untuk pengadaan buku yang rawan diselewengkan.

Sumber : Kompas.com