Cairnya Tunjangan Profesi Berdasarkan Dapodik
Tahun
2013 pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPP) akan berpedoman dari dapodik
(data pokok pendidikan) tidak hanya TPP saja, pencairan dana BOS,
tunjangan fungsional, tunjangan khusus bantuan rehab, blok grand/DAK dan
bantuan lain juga akan berpedoman pada dapodik.
Data
diperoleh dari sekolah masing-masing, maka dari itu diperlukan operator di
setiap sekolah untuk melakukan proses pendataan profil sekolah, siswa, dan guru
melalui aplikasi dapodik. Data yang diperoleh dari sekolah harus benar-benar
akurat, bila data tidak lengkap atau tidak akurat maka akan mengakibatkan tidak
cairnya jenis bantuan pemerintah termasuk TPP.
Untuk tahun 2013 ini, pencairan TPP berdasarkan data dari dapodik
baru jenjang pendidikan dasar (SD-SMP) untuk tingkat SMA/SMK masih seperti
tahun-tahun sebelumnya.
Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat, mereka berhak menerima TPP. Untuk itu
setiap guru harus mempunyai email karena setelah data yang tercantum dalam
dapodik itu valid, maka akan terbit SKTP (SK Tunjangan Profesi) yang dikirim
melalui email masing-masing.
Diharapkan
para guru mengecek kebenaran data masing-masing, apakah sudah mengisi data
dengan benar. Bila data yang tercantum di dapodik belum benar, para guru bisa
membetulkan data tersebut dengan membuka web P2TK dikdas.
Akhir-akhir
ini para guru beramai-ramai melihat hasil verivikasi datanya. Karena dengan
data tersebut P2TK akan melaksanakan programnya, sesuai kelengkapan data para
guru. Dengan dapodik maka secara otomatis seorang guru dapat dinilai layak atau
tidak mendapatkan tunjangan profesi/tunjangan fungsional, atau bahkan dapodik
dapat menghitung persentase rasio pendidik terhadap siswa di sekolah tersebut,
barangkali ada sekolah yang kelebihan guru, tidak sesuai dengan rasio, dan
tidak memenuhi beban mengajar 24 jam, maka bersiaplah sistem akan
memvalidasinya.
Tapi,
sayangnya server dapodik kadangkala eror, banyak yang mengalami kesulitan untuk
mengakses dapodik sehingga para guru tidak bisa membenarkan data yang kurang
valid. Hal ini membuat para guru galau karena khawatir TPP nya hangus bila data
yang ada di dapodik tidak sesuai dengan data yang dikirim oleh operator sekolah
karena server yang eror. Semoga server dapodik kembali bisa diakses para
operator sekolah khususnya para guru, sehingga tidak banyak para guru yang
menjadi korban kebijakan pemerintah. Untuk para guru selamat mengecek data
masing-masing.
Sumber
: http://edukasi.kompasiana.com
Pelaksanaan dan Kisi-kisi Uji Kompetensi Awal (UKA) 2013
Pertama, Apa itu UKA ? UKA atau Uji Kompetensi Awal adalah tes yang harus diikuti oleh calon peserta sertifikasi yang telah memilih pola PLPG (Pendidikan dan Latihan Profesi Guru) atau calon peserta yang mengikuti Pola Portofolio (PF) tetapi dinyatakan Tidak Memenuhi Persyaratan (TMP). Bila peserta UKA dinyatakan belum lulus UKA maka mereka wajib mengikuti diklat pasca UKA atau mengembangkan diri secara mandiri untuk kembali mengikuti UKA di tahun berikutnya. Adapun daftar nama peserta UKA tahun 2013 dapat anda cek sergur.kemdiknas.go.id.
Kedua, UKA 2013 dilaksanakan secara Online. Pada tahun 2012 lalu, Uji Kompetensi Awal (UKA) dilaksanakan secara tertulis. Pada tahun 2013 ini akan akan perbedaan signifikan dalam pelaksanaannya, yaitu akan dilakukan secara online di sekolah-sekolah yang merupakan Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditentukan. Tahun 2012 lalu Uji Kompetensi Guru (UKG) dilakukan bagi guru bersertifikat (telah lulus sertifikasi), maka Uji Kompetensi Guru di tahun 2013 adalah bentuk baru dari Uji Kompetensi Awal (UKA) bagi guru calon peserta sertifikasi tahun 2013 ini.
Mendikbud: Silakan KPK Mengawasi, Kami Sangat Senang
Menurut Nuh, permintaan tersebut sesuai dengan semangat pihak kementerian yang ingin menjalankan program kerja secara bersih tanpa ada embel-embel korupsi. Memang sudah sewajarnya, lanjutnya, penyelenggaraan kurikulum baru diawasi oleh berbagai pihak yang peduli pada perkembangan pendidikan di Indonesia.
"Mengenai anggaran kurikulum yang minta diawasi oleh KPK, silakan saja. Kami sangat senang dan saya sangat berterima kasih," kata Nuh di Kantor Kemdikbud, Jakarta, Jumat (22/3/2013).
Ia mengungkapkan bahwa pengawasan ini dinilai perlu agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan dalam mempersiapkan kurikulum baru. Ia menganggap permintaan ini merupakan hal yang wajar mengingat anggaran yang dialokasikan untuk persiapan hingga pelaksanaan kurikulum terbilang cukup besar yaitu sekitar Rp. 2,49 triliun.
"Kami tidak ingin ada penyimpangan. Untuk itu, kami undang untuk sama-sama mengamankan ini karena niatnya dari awal bukan untuk korupsi," ungkap Nuh.
Seperti diketahui, ICW bersama dengan Koalisi Tolak Kurikulum 2013 meminta KPK untuk memantau pengelolaan anggaran kurikulum baru yang berjumlah Rp 2,49 triliun tersebut. Pasalnya, dari total anggaran tersebut sebagian besar akan digunakan untuk pengadaan buku yang rawan diselewengkan.
Sumber : Kompas.com
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PERATURAN
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Download :
Permenkeu No. 41/PMK.07/2013
Lampiran Permenkeu No. 41/PMK.07/2013
NOMOR 41/PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Download :
Permenkeu No. 41/PMK.07/2013
Lampiran Permenkeu No. 41/PMK.07/2013
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/PMK.07/2013
TENTANG
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN
GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2013
Download :
Permenkeu No. 42/PMK.07/2013
Lampiran Permenkeu No. 42/PMK.07/2013
Langganan:
Postingan (Atom)