Bali
-- Sosialisasi dan desiminasi pendataan berbasis online ke disdik
provinsi se Indonesia diadakan pada tanggal 16-19 Oktober 2012 di Hotel
Paradiso Bali dalam acara tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal
Pendidikan Menengah, Hamid Muhammad.PhD, dalam pembukaan beliau
menjelaskan, Tahun 2012 ini Kemdikbud memulai pendataan relasional
artinya data saling berkorelasi dengan data Dikdas,Dikmen, Dikti yang
akan dikoordinir oleh PDSP dengan acuan NISN dan data ini juga bersifat
transaksional yaitu semua data pendidikan menengah yang dikumpulkan oleh
unit utama (Ditjen Dikmen) sebagai acuan untuk mengajukan Bansos,
RKB,BKM, sertifikasi guru bahkan merupakan salah satu untuk menerbitkan
nomor peserta Ujian Nasional sehingga sangat efisien, efektif, akurat
dan tepat waktu. Berdasarkan pengalaman selama ini dalam Rakernas
ataupun rapat lainnya menurut Dirjen Dikmen sering terjadi perdebatan
perbedaan data. Sehingga diambil kebijakan pendataan melalui Instruksi
Mendiknas Nomor 2 Tahun 2011 tanggal 17 Oktober 2011 tentang kegiatan
pengelolaan data pendidikan, khususnya dalam pengumpulan yang dilakukan
unit utama (Ditjen Dikmen) yaitu melalui pendataan online agar layanan
kepada sekolah lebih optimal. Hasil dari pendataan ini nantinya
dijadikan untuk analisis ataupun pemetaan yang diserahkan kepada dinas
pendidikan masing-masing ataupun pemegang kebijakan terkait.
Korelasi
pendataan menengah yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang dikoordinir oleh unit utama (Ditjen Dikmen) dengan PMU
(Pendidikan Menengah Universal) yaitu untuk mengejar ketertinggalan
Indonesia dalam pendidikan yang pada akhirnya dalam menyerap tenaga
kerja dan untuk mencari tahu data individualnya seperti sekolah,
saranan, siswa, guru bahkan letak posisi sekolah. Sehingga lulusan
SMP/MTs nantinya harus didorong untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan
yang lebih tinggi agar standar tingkat penghasilannya bertambah sehingga
dapat bersaing dengan tenaga kerja luar negeri. Rata-rata tenaga kerja
Indonesia yang bekerja diluar negeri adalah tamatan SD atau drop out dari SD. Indonesia diberi anugrah demografi yaitu angka harapan hidup Indonesia membaik.
Ada 3
program untuk mendukung PMU yang pertama Program Rintisan BOS SM sebesar
Rp120.000/siswa/tahun untuk tahun 2012 dan rencana tahun 2013 sebesar
Rp 1.000.000/siswa/tahun atau Rp 85.000/siswa/bulan dengan anggaran Rp
5,6T. Pada APBN 2013 Kemdiknas mendapatkan Rp13T dengan DAK Rp21T,
anggaran tersebut besar terserap pada Pendidikan Menengah Universal,
kedua Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang tahun 2012 disebut Bantuan
Khusus Murid (BKM) yang pada tahun 2013 sebanyak 20% bagi SMA tetapi
lebih besar 20% bagi SMK dari jumlah siswanya, per Juli 2012 akan
disalurkan Rp1.000.000/siswa/tahun. BSM untuk biaya operasional. Serta
Program Bantuan Beasiswa Prestasi sebesar 5% dari jumlah siswa dan yang
ketiga Program Peningkatan Fasilitas Belajar, dalam USB atau RKB atau
laboratorium atau perpustakaan atau rehab yang pengajuannya harus
disetujui Dinas Pekerjaan Umum. Ditjen Dikmen sejak tahun 2010
menggelontorkan 6.000 RKB/tahun. Khusus tahun 2013 akan direvitalisasi
bagi sekolah yang kondisi sangat buruk namun mempunyai prestasi siswa
yang baik, dengan Rp.500.000.000/@paket.
Dirjen
Dikmen menegaskan, "diharapkan dalam kampanye PMU bukan pendidikan
menengah gratis, karena akan mendidik masyarakat lebih banyak menuntut
dibanding belajar/bekerja keras." katanya. (jls)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan pesan, kritik dan saran.